DHI Bogor - Pidato tentang keamanan, ketertiban, dan kemakmuran yang diserukan Bupati Bogor, Rudi Susmanto, menuai Kritik pedas dari Ketua Umum NGO Kabupaten Bogor Bersatu (KBB) Rizwan Riswanto, yang menyebut bahwa, seruan tersebut dipertanyakan relevansinya, menyusul mencuatnya persoalan kas daerah kosong dan keterlambatan pembayaran proyek yang telah jatuh tempo dan ditunggu tunggu para kontraktor.
"Beredarnya video seruan lantang Bupati Bogor, Rudi Susmanto, yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Pemuda Pancasila Kabupaten Bogor, termasuk kalimat heroik tentang Bogor yang “aman, adil, dan makmur". Namun, di balik panggung realitas birokrasinya justru sedang tersandung masalah, kas daerah kosong, sementara kewajiban pembayaran proyek pemerintah daerah telah jatuh tempo." Ungkapnya. Sabtu (10/01/26).
Menurutnya, Bupati boleh saja menyerukan kemakmuran dengan semangat merdeka, yel-yel boleh Pancasila tiga kali. "Tetapi kontraktor yang menunggu pembayaran itu tidak bisa hidup dari slogan,” Ketus Rizwan.
Selanjutnya Rizwan menilai, ajakan menjaga keamanan dan ketertibanpun akan terasa ironis bila Pemdanya justru mengabaikan kewajibannya sendiri terhadap mitra kerjanya.
“Keamanan itu bukan hanya soal barisan ormas dan seruan ketertiban. Keamanan juga soal kepastian hukum, kepastian bayar, dan kepastian bahwa negara tidak ingkar janji,” katanya.
Rizwan juga secara khusus menyinggung posisi Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rohmat Jatnika, yang saat ini disebut tengah berjibaku menghadapi fenomena keterlambatan pembayaran proyek karena kas daerah yang kosong.
“Sekda sibuk memadamkan api kas kosong, sementara di atas panggung kita disuguhi narasi Bogor yang adil dan makmur. Ini seperti mengatakan kapal aman, padahal ruang mesinnya sudah kemasukan air,” sindir Rizwan.
Menurut Rizwan, apabila situasi ini terus dibiarkan, maka jargon keamanan dan kemakmuran berpotensi berubah menjadi sekadar kosmetik politik yang tidak menyentuh substansi kesejahteraan masyarakat.
“Kalau kontraktor kecil menjerit, pekerja harian tak digaji, dan proyek mangkrak karena negara telat bayar, itu justru menciptakan keresahan sosial. Jadi, siapa sebenarnya yang sedang dijaga keamanannya?” tegasnya.
NGO Kabupaten Bogor Bersatu mendesak Pemerintah Kabupaten Bogor untuk membuka secara transparan kondisi keuangan daerah, termasuk penyebab kas kosong dan langkah konkret penyelesaiannya, agar publik tidak terus disuguhi kontras antara pidato optimisme dan realitas administratif.
“Bogor yang aman dan makmur tidak lahir dari instruksi, tapi dari tanggung jawab. Bukan dari mikrofon, melainkan dari komitmen yang dibayar lunas,” pungkas Rizwan.
Team red