DHI Sukabumi - Soroti dugaan ketidak jelasan terkait pengelolaan anggaran senilai 14 Milyar program non‑fisik maupun UMKK di Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi, Ketua Media Independen Online (MIO) Indonesia DPD Sukabumi Raya, Purwanto, kecewa atas sikap yang ditunjukan jajaran pimpinan Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi dalam pertemuan audiensi pada Rabu (24/6/2026).
Menurutnya, pada kesempatan tersebut, dirinya berhalangan hadir secara langsung dan menugaskan Sekretaris Jenderal serta jajaran pengurus sebagai wakil resmi organisasi.
"Perwakilan MIO menyampaikan bahwa diskusi berjalan kurang serius. Jajaran Dinas Pertanian dinilai memberikan sikap yang kurang pantas sebagai pelayanan publik. Sekdis malah sibuk menerima telpon saat pembahasan berlangsung, Kabid Sarpras justru merespons masukan penting tersebut sambil senyum dan cengesan yang seolah meremehkan. Padahal yang dibahas adalah persoalan nyata yang menyangkut penggunaan uang rakyat,” Ketus Purwanto dalam pernyataannya.
Selanjutnya kata dia, selain dinilai kurang sopan dalam berinteraksi, pihak dinas juga dinilai menutup akses dengan menolak memberikan saluran komunikasi resmi untuk tindak lanjut, hal tersebut tentunya bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi.
"Sikap tersebut justru mengundang kekhawatiran banyaknya pembangunan saluran irigasi yang hasilnya tidak sesuai standar, cacat konstruksi, hingga cepat rusak meski pekerjaan tersebut baru saja rampung. Maka dari itu, kami menyoroti peran Konsultan Teknik maupun Konsultan Pengawas yang fungsinya seolah hilang. Ada dugaan kuat terjadinya praktik ‘main mata’ atau kesepakatan di balik layar, sehingga dokumen serah terima tetap ditandatangani padahal kualitas pekerjaan jelas di bawah standar. Kinerja Pejabat Pembuat Komitmen pun harus ditinjau ulang,” tegasnya.
Lebih lanjut kata Purwanto, belum lagi masalah ketidakjelasan penggunaan anggaran sekitar Rp 14 miliar yang belum terjawab dan hingga kini belum ada rincian jelas alokasi untuk program non‑fisik maupun UMKK, serta data lokasi dan persentase realisasi yang terukur. Penjelasan yang disampaikan saat pertemuan dinilai baru sebatas uraian umum tanpa bukti pertanggungjawaban yang nyata.
"Jawaban administratif saja tidak cukup menyelesaikan masalah yang menumpuk ini. Jangan sampai anggaran habis, tapi petani tak merasakan manfaatnya. Kami meminta penelusuran sampai ke akar masalah, perbaikan sistem pengawasan, serta penegakan kode etik yang tegas. Sikap yang dilaporkan dari pertemuan itu adalah gambaran nyata lemahnya budaya kerja yang harus segera dibenahi,” bebernya.
Hingga berita ini ditayangkan pihak MIO Sukabumi masih menunggu tanggapan mendalam serta langkah nyata dari Dinas Pertanian maupun pihak berwenang guna melakukan evaluasi menyeluruh atas kinerja dan transparansi pengelolaan proyek di lingkungan dinas tersebut.
Team red