DHI Sumut – Kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Gunungsitoli kembali menuai sorotan tajam dari publik dan pegiat antikorupsi di Kepulauan Nias. Instansi penegak hukum tersebut dinilai mendapat rapor merah lantaran terkesan tebang pilih dalam mempublikasikan serta menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi (dugtipikor) di wilayah hukumnya.
Berdasarkan pantauan, Kejari Gunungsitoli melalui laman Facebook resminya hanya gencar mempromosikan penanganan kasus dugaan korupsi pembangunan RSU Pratama Nias. Sebaliknya, penanganan terhadap laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi lainnya justru senyap dan terkesan bungkam.
Kondisi ini memunculkan anggapan seolah-olah perkara korupsi di wilkum Kejari Gunungsitoli hanya terbatas pada kasus RSU Pratama semata. Faktanya, sejumlah laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan korupsi lain tidak pernah diproses secara hukum. Hal itu dibuktikan dengan tidak pernah dipanggilnya pihak pelapor untuk dimintai klarifikasi, maupun tidak adanya sepucuk surat pemberitahuan perkembangan hasil penanganan perkara yang diterima pelapor.
Selain tertutupnya perkembangan perkara, akses komunikasi publik Kejari Gunungsitoli juga dinilai buruk. Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) maupun Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Gunungsitoli disebut tidak pernah menghargai dan merespons upaya konfirmasi dari awak media. Situasi ini memicu dugaan kuat bahwa di lingkup Kejari Gunungsitoli telah terbentuk forum wartawan khusus binaan internal kejaksaan.
Meski gencar dipublikasikan, proses hukum kasus dugaan korupsi RSU Pratama Nias yang ditaksir merugikan keuangan negara hingga Rp 38 miliar juga tak luput dari catatan kritis. Kerugian negara yang fantastis tersebut diduga terjadi karena pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Nias telah mengubah nomenklatur tidak sesuai dengan regulasi yang sudah ada.
Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Nias, Onlihu Ndraha, S.E., menyoroti jalannya persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan. Dengan bahasa yang lugas, ia mengingatkan agar keadilan tidak berhenti di tengah jalan dan menyentuh seluruh pihak yang terlibat.
"Sudah tujuh kali kursi saksi di Tipikor Medan terisi dan saya menyimaknya langsung. Namun, panggung keadilan itu terasa belum utuh karena sosok-sosok penting seperti Bupati Nias Ya’atulo Gulo dan Mantan Rektor Universitas Nias Eliyunus Waruwu tak kunjung dihadirkan," ujar Onlihu dalam keterangannya.
Ia membeberkan, sejauh ini baru unsur pimpinan legislatif seperti Ketua DPRD Nias, Wakil Ketua DPRD Nias, mantan Ketua DPRD Nias, serta beberapa pihak lainnya yang telah bersuara di persidangan. Sementara itu, kehadiran Bupati Nias masih menjadi tanda tanya besar.
"Hukum tidak boleh mengenal istilah anak kandung yang dilindungi dan anak tiri yang dikorbankan. Jangan sampai kerja keras dan peluh Kejari Gunungsitoli dalam membongkar kasus ini justru ternoda oleh kecurigaan publik akibat ketidakhadiran saksi-saksi kunci," tegas Onlihu.
Lebih jauh, Onlihu menyentil soal marwah lembaga dan kepercayaan masyarakat Nias yang selama ini menaruh harapan besar di pundak Kejari Gunungsitoli. Menurutnya, perjuangan panjang penegakan hukum bisa runtuh seketika jika kejaksaan tidak konsisten menjaga transparansi.
"Masyarakat Nias sejujurnya sangat mengapresiasi langkah berani Kejari Gunungsitoli sejauh ini. Namun ingat, jangan biarkan setitik nila merusak susu sebelanga. Absennya Bupati Nias dan mantan Rektor UNIAS di ruang sidang perlahan menggerus kepercayaan publik yang sudah susah payah dibangun. Kini bola panas dan pilihan itu ada di tangan Kejari Gunungsitoli: terus merawat harapan rakyat, atau membiarkan kepercayaan itu mati di sini," tutur Onlihu dengan nada penuh penekanan.
Menyikapi polemik kinerja serta tertutupnya keran informasi di tubuh Kejari Gunungsitoli, pengamat sekaligus pemerhati hukum masyarakat, Peter Sanjaya, turut angkat bicara. Ia menegaskan tidak akan tinggal diam dan memastikan bahwa kinerja Kejari Gunungsitoli beserta Kasi Intel akan segera dilaporkannya secara resmi kepada pihak-pihak terkait yang relevan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak media sama sekali tidak berniat melakukan konfirmasi kepada Kasi Intel maupun Kejari Gunungsitoli untuk keterangan resmi karena sudah dipastikan tidak akan direspon, bahkan timer chat sudah diaktifkan.
@p_sanjaya
