DHI Sumut — Desakan publik untuk menutup operasional kantor asuransi jiwa BRI Life di Gunungsitoli kini tidak lagi sekadar riak protes biasa, melainkan telah bertransformasi menjadi sebuah tuntutan sistemik berbasis analisis hukum perlindungan konsumen. Kasus penolakan klaim ganda (stroke dan penyakit jantung) yang menimpa Amal Agus Suheri Zega, seorang PNS aktif dengan masa kerja 33 tahun, membuka tabir yang lebih gelap: adanya indikasi kuat bahwa perusahaan asuransi bentukan struktural bancassurance ini diduga tidak memiliki kemampuan finansial operasional lokal sekaligus tidak memiliki niat baik (good faith) untuk menuntaskan kewajiban klaim nasabah di Kepulauan Nias.
Secara substantif, indikasi "tidak adanya niat membayar" terlihat jelas dari eksploitasi klausul Survival Period (masa bertahan hidup) 3 bulan untuk penyakit stroke. Ketika nasabah mengalami serangan stroke akut dan membutuhkan dana medis instan, perusahaan justru berlindung di balik pembuktian kelumpuhan saraf permanen selama 90 hari. Metode penyembunyian syarat krusial ini saat pemasaran produk potong gaji bulanan melanggar Asas Transparansi Pasal 4 UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan OJK (POJK) No. 6/2022, yang mewajibkan penyediaan informasi jujur, akurat, dan tidak menyesatkan.
Sementara itu, indikasi "ketidakmampuan membayar" tercermin dari kelalaian sistemik ketiadaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BRI Life dengan Rumah Sakit Umum (RSU) Thomsen Gunungsitoli. Akibat tidak adanya hubungan kemitraan resmi antar-lembaga, manajemen rumah sakit menolak menandatangani 9 lembar formulir Critical Illness nasabah. Secara operasional, ini adalah bentuk cacat produksi layanan keuangan.
Tuntutan penutupan kantor cabang ini didasarkan pada analisis dampak sosial bagi masyarakat Kepulauan Nias. Jika nasabah setingkat PNS aktif berpendidikan S1 saja dengan mudah dikecoh dan dipersulit oleh birokrasi asuransi, maka ribuan nasabah dari kalangan masyarakat bawah yang berpendidikan lebih rendah dipastikan berada dalam posisi yang sangat rentan dipermainkan. Ketiadaan transparansi ini menciptakan pola bisnis yang destruktif: mahir mendebet premi setiap bulan, namun lumpuh dan penuh dalih saat nasabah mengalami kedaruratan medis.
Kasus ini kini berada di titik kritis menjelang batas waktu realisasi pengembalian dana kesepakatan pada Kamis, 12 November 2026. Jika komitmen pengembalian dana tersebut diingkari, ancaman gelombang unjuk rasa berjilid-jilid di Kantor BRI Gunungsitoli dipastikan akan menjadi preseden buruk yang memperkuat argumen publik bahwa kehadiran kantor asuransi ini memang sudah tidak memiliki asas kemanfaatan (unfaedah) dan layak untuk segera dicabut izin operasionalnya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) demi melindungi ruang ekonomi masyarakat Nias.
@p_sanjaya